Sabtu, 31 Desember 2016

PROSTITUSI

Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.
Prositusi mungkin terasa menyebalkan ketika akan dibahas karena dimasukkan sebagai penyakit masyarakat yang enggan orang membahasnya, terutama di negara kita, mayoritas penduduknya adalah Islam yang ajarannya menentang segala bentuk kemaksiatan termasuk prostitusi. Pada kenyataannya prostitusi menjadi ajang bisnis yang terus berkembang, baik yang praktiknya memang dipusatkan atau dengan sengaja dibuat lokalisasi, maupun prostitusi rumahan dikelola sendiri, yang tersebar di rumah penduduk dalam suatu desa.
Prostitusi biasanya ditawarkan kepada para wanita belia di desa-desa, mereka diiming-imingi untuk mendapatan pekerjaan di kota, biasanya dijanjikan menjadi pembantu rumah tangga, buruh pabrik, pelayan restoran, atau lainnya. Akan tetapi, banyak yang sengaja dijerumuskan oleh calo ke dalam praktik prostitusi, hal ini salah satu penyebabnya adalah pendidikan di desa yang masih rendah, masyarakat desa masih beranggapan bahwa pendidikan bagi wanita bukanlah hal yang penting, karena apabila wanita telah menikah ia akan ikut suami dan kemudian menjadi ibu rumah tangga.
Remaja di desa masih belum banyak yang dapat menentukan pilihannya sendiri. Apabila nantinya terjebak dalam jerat prostitusi ini akan menyudutkan mereka dalam posisi dilematis , terjadi pertarungan antara nalurinya yang pasti tidak mau bercita-cita menjadi PSK, di sisi lain ia mesti mengabdikan dirinya sebagai salah satu penopang keluarga.
Permasalan PSK tidak hanya dilatarbelakangi oleh masyarakat pedesaan yang masih polos sehingga mudah terbujuk rayu calo prostitusi. Zaman yang semakin canggih ini dan bekal ilmu agama yang rendah serta keluarga yang rapuh ikut mendorong berkembangnya praktik prostitusi ini.
Remaja secara disadari maupun tidak dapat terkena imbas dari globalisasi yang negatif, terutama bila tumbuh kembangnya tidak diimbangi dengan perhatian dan bimbingan orang tua. Zaman yang semakin modern seperti tersedianya koneksi internetyang mudah, murah dan gampang diakses, handphone yang berkamera yang banyak disalahgunakan untuk menyimpan dan menyebarkan foto maupun video panas membuat remaja lebih cepat matang secara seksual dan kemudian berusaha mencari penyaluran dengan jalan yang salah.
Dorongan seks yang tinggi dan belum waktunya terutama akibat ransangan dari luar seperti yang telah dijelaskan di atas, kemudian majalah dan situs porno, film biru, terlibat pergaulan bebas, gaya pacaran yang melampaui batas, akan mendukung terhadap terburuknya jalan prostitusi apabila tidak ditangani dengan benar.
Remaja dengan rasa ingin tahunya yang tinggi mulai mencoba mencari tahu, selanjutnya perlahan ia merasa butuh akan penyaluran seks. Apabila kecanduan dan lepas kontrol, ia akan mulai masuk ke dalam dunia prostitusi seperti di Bandung ada istilah Gongli atau bagong lieur artinya babi mabuk, merupakan potret buram dari remaja yang marak melakukan seks bebas berdasarkan kepuasan semata.
Di banyak negara pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman. Juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia pertama sehingga dunia ini akan kiamat nanti, “mata pencaharian” pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati-nuranni. Maka timbulnya masalah pelacuran sebagai gejala patologis yaitu sejak adanya penataan relasi seks dan duberlakukannya norma-norma perkawinan.
Definisi Prostitusi dan Promiskuitas
   Profesor W.A Bonger dalam tulisannya Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie menulis defenisi sbb;
Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.
Jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.
     Peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta Raya tahun 1967 mengenai penanggulangan masalah pelacuran, menyatakan sebagai berikut.
Wanita tunasusila adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.
Sedang pasal 296 KUHP mengenai prostitusi tersebut meyatakan sbb.
Barang siapa yang pekerjaanya atau kebiasaanya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah
Jelasnya, pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria. Jadi, ada persamaan predikat lacur antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hal ini, perbuatan cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan seksualnya.
EVALUASI PENANGGANAN PELACURAN DI INDONESIA
            Ada beberapa kelemahan kebijakan penanganan pelacuran yang dimasa lalu yang menurut hemat penulis harus dievaluasi. Beberapa kebijakan yang harus dievaluasi adalah: (a).Asumsi penyebab pelacur yang kurang tepat,(b) kurang adanya kesepakatan dalam istilah pelacur,WTS,PSK,(c) pendekatan penanganan yang sangat partialistik.
 AKIBAT-AKIBAT DARI PELACURAN
Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran adalah sebagai berikut:
1) Menimbulkan dan menyebarluaska penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terdapat adalah syphilis dan gonorrhoe (kencig nanah), terutama akibat syphilis, apabila tidak mendapatkan pengobatan yang sempurna , bisa menimbulkan cacat jasmani dan rohani pada diri sendiri dan anak keturunan. Antara lain ialah:
2) HIV-AIDS,  sejenis virus yang menyebabkan AIDS. Virus ini menyerang sel darah putih manusia yang merupakan bagian paling penting dalam system kekebalan tubuh. AIDS atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome adalah kumpulan gejala-gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Hampir tidak ada gejala yang muncul pada awal terinfeksi
3) Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi.
4)  Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, heroin, morfin, dan lain-lain)
5) Merusak sendi-sendi moral, susila hukum,dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran dan promiskuitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab. Bila pola pelacuran ini telah membudaya, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan yang sehat.
Penanggulangan Prostitusi
Ø  Usaha yang bersifat preventif

Ø  Tindakan yang bersifat represif dan kuratif
Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa :
1) Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau penyelenggaraan pelacuran
2) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian
3) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi
4)  Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya
5) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga
6)  Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal
7) Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru serta sarana-sarana lainnya yang merangsang nafsu seks
8)   Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya

Sedangkan, usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaan untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa:
1) Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat
2) Diusahakan melalui aktivitas rehabilitas dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila
3) Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila yang terkena razia
4)  Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap
5)  Menyediakan lapangan kerja baru
6)  Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tunasusila itu
7)  Mencari pasangan hidup yang permanen/suami bagi para wanita tunasusila

8)   Mengikutsertakan ex-WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha transmigrasi dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air, dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.